TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup Tahun Anggaran 2025 dengan membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp516,896 miliar. Nilai tersebut dipastikan bukan menunjukkan anggaran yang gagal terserap, melainkan dana yang disiapkan sebagai penyangga operasional pemerintahan pada awal tahun anggaran berikutnya ketika penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum masuk secara maksimal.
Penjelasan itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, usai Rapat Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Dalam laporan keuangan tersebut, Pemkot Surabaya mencatat realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp10,63 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp10,55 triliun. Setelah memperhitungkan pembiayaan neto, pemerintah kota membukukan SiLPA sebesar Rp516,896 miliar.
Eri menjelaskan, agenda paripurna kali ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban APBD yang wajib disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama legislatif sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya.
“Ini merupakan laporan pertanggungjawaban terkait neraca dan laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025. Setelah disampaikan, akan dilakukan pembahasan bersama DPRD sebelum nantinya disahkan,” ujarnya.
Menanggapi besarnya nilai SiLPA, Eri menegaskan dana tersebut memang harus tersedia. Sebab, pada awal tahun pemerintah daerah tetap harus menjalankan pelayanan publik, sementara penerimaan PAD dari berbagai sektor pajak belum seluruhnya diterima.
Menurutnya, SiLPA digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar pemerintahan, mulai pembayaran listrik fasilitas publik, air, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), operasional rumah pompa, hingga belanja wajib lainnya. Dana cadangan tersebut juga menjadi jaminan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan pada awal tahun anggaran.
Selain itu, SiLPA juga disiapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan belanja rutin pemerintah. Karena itu, besaran SiLPA selalu dihitung minimal mampu menutup kebutuhan operasional wajib selama satu bulan.
Di sisi lain, Eri memastikan kinerja PAD Kota Surabaya sepanjang Semester I Tahun 2026 masih berada sesuai target. Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memastikan seluruh sumber pendapatan daerah bergerak sesuai proyeksi yang telah ditetapkan dalam APBD.
Ia menjelaskan, capaian PAD tidak dapat dihitung secara merata setiap bulan karena karakteristik masing-masing objek pajak berbeda. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penerimaannya terkonsentrasi pada pertengahan tahun, sehingga grafik pendapatan daerah memang mengalami fluktuasi sesuai jadwal pembayaran pajak.
Meski demikian, hasil evaluasi Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan realisasi PAD hingga pertengahan 2026 telah mencapai sekitar 98 persen dari target bulanan. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator bahwa kondisi fiskal Kota Surabaya masih sehat dan kemampuan pendanaan pembangunan daerah tetap terjaga.
Capaian ini sekaligus menjadi modal penting bagi Pemkot Surabaya dalam menjaga keberlanjutan berbagai program prioritas, mulai peningkatan infrastruktur, pengendalian banjir melalui pembangunan rumah pompa, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pelayanan publik berbasis digital. Dengan kondisi fiskal yang relatif stabil, pemerintah optimistis target pembangunan dan pelayanan masyarakat sepanjang 2026 dapat direalisasikan sesuai perencanaan.
“Alhamdulillah setiap bulan yang kita lakukan evaluasi dari perencanaan kita, itu sudah mencapai setiap bulannya itu 98%. Jadi, masih dalam posisi on the track,” pungkasnya.
