TheJatim.com – Proyeksi belanja daerah Kota Surabaya dalam RAPBD 2027 mencapai Rp12,825 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan munculnya proyek strategis baru di kawasan Surabaya Timur.
Kondisi itu diakui Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto setelah pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD Surabaya, Rabu (30/9/2026). Menurutnya, Pemkot Surabaya tetap mengejar pemerataan pembangunan, tetapi pengembangan kawasan timur masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait kesiapan kawasan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas (PSU) dari pengembang.
“Untuk pengembangan Surabaya Timur tetap kita mengadakan pemerataan pembangunan. Tapi untuk yang strategisnya masih ada di JLLB,” kata Lilik.
Lilik menjelaskan, kawasan Surabaya Timur masih banyak bersinggungan dengan area pengembangan perumahan. Kondisi tersebut membuat Pemkot tidak bisa begitu saja mendorong proyek baru sebelum persoalan infrastruktur dasar dan aset kawasan diselesaikan.
Persoalan PSU bukan perkara kecil. Data Pemkot Surabaya menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 18 PSU perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah kota dengan total luas sekitar 302,7 ribu meter persegi. Dari jumlah tersebut, 10 perumahan berada di wilayah timur, sedangkan masing-masing empat berada di wilayah barat dan selatan.
Pada saat yang sama, sekitar 15 pengembang masih menjalani proses penyerahan PSU kepada Pemkot Surabaya. Sejumlah kendala yang ditemukan antara lain status alas hak, tunggakan PBB, hingga PSU yang belum sesuai dengan site plan. Artinya, persoalan pengembangan kawasan tidak semata soal menyediakan anggaran, tetapi juga memastikan lahan dan infrastruktur dasar memiliki status yang jelas untuk kemudian dikelola pemerintah.
“JLLB masih belum selesai. Kita masih menunda dulu karena memang rata-rata wilayah di sana banyak yang di wilayah pengembang. Pendekatan dengan pengembang terhadap penyerahan PSU masih kita kejar terus,” ujar Lilik.
Besarnya kapasitas belanja daerah sebenarnya membuka ruang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur. Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, total belanja daerah dirancang mencapai Rp12.825.565.228.783. Dari angka tersebut, belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sekitar Rp6,226 triliun atau 49,31 persen dari total belanja.
Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan warga, mulai penanganan dan pencegahan banjir, pemerataan pelayanan, kelancaran mobilitas hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Pemkot sebelumnya juga telah menyusun sejumlah proyek infrastruktur 2026-2027, termasuk pembangunan jalan tembus Dharmahusada-MERR yang berkaitan langsung dengan konektivitas Surabaya Timur.
Namun, RAPBD 2027 tetap menempatkan kesinambungan program sebagai salah satu prioritas. Pemerintah kota tidak hanya mengejar proyek baru, tetapi juga menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. “Prioritas masih meneruskan lanjutan dari program-program kita yang tahun lalu, tahun 2026. Dengan pembiayaan itu masih kita lanjutkan tahun ini,” katanya.
Untuk Surabaya Timur, persoalan PSU menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemkot memiliki dasar hukum melalui Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Regulasi tersebut juga mengatur kewajiban pengembang serta pengawasan terhadap proses penyerahan fasilitas kawasan.
Kondisi ini membuat pemerataan pembangunan Surabaya Timur pada 2027 tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran. Kesiapan lahan, status aset, drainase, jalan lingkungan dan fasilitas umum menjadi bagian penting sebelum proyek strategis baru dapat bergerak.
Dengan total belanja infrastruktur mencapai hampir separuh APBD, tekanan terhadap Pemkot Surabaya kini bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran. Tantangannya adalah memastikan pembangunan benar-benar menjangkau kawasan yang masih membutuhkan konektivitas dan infrastruktur dasar.
“Untuk pengembangan Surabaya Timur tetap kita mengadakan pemerataan pembangunan,” tegas Lilik.
