Oleh: Dr Akhmad Zaeni MPd, Dosen Mahad Aly Assunniyyah Kencong Jember
Ada satu dawuh KH Achmad Sadid Jauhari, Pengasuh Pondok Pesantren Assunniyyah Kencong Jember yang juga menjabat sebagai jajaran Rais PBNU, yang masih terngiang dalam perjalanan kami di dalam mobil menuju Pulau Dewata Bali. Dawuh itu sederhana, tetapi bagi saya menyimpan pandangan yang cukup mendalam tentang perjalanan Nahdlatul Ulama (NU), terutama terkait perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Menurut Kiai Sadid, adanya pilihan Ketua Umum PBNU melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) merupakan harapan PWNU Jawa Timur sejak dahulu. Bahkan, kemenangan yang sesungguhnya dalam Muktamar kali ini bukan semata-mata tentang siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum, melainkan tentang berubahnya metode pemilihan Ketua Umum.
Menurut beliau, selama ini mekanisme pemilihan dengan prinsip satu orang satu suara dinilai terlalu mudah dimasuki kepentingan politik uang. Pola semacam ini, dalam pandangan tersebut, tidak jauh berbeda dengan mekanisme pemilihan dalam politik praktis, seperti pemilihan ketua partai.
Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Kiai Sadid, pola tersebut perlahan sudah mulai menular hingga ke tingkat pemilihan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Jika hal demikian terus dibiarkan, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal mekanisme pemilihan, tetapi menyangkut marwah organisasi dan bagaimana tradisi musyawarah para kiai tetap menjadi fondasi dalam menentukan arah perjalanan NU.
Karena itu, perubahan metode pemilihan melalui AHWA dapat dipandang sebagai ikhtiar mengembalikan proses pengambilan keputusan kepada tradisi yang lebih dekat dengan khazanah pesantren: Musyawarah, pertimbangan keilmuan, ketokohan, dan kepercayaan kepada para ulama (Ahlul Halli Wal Aqdi)
Kiai Miftach di Mata Kiai Sadid
Dalam percakapan tersebut, Kiai Sadid juga menyampaikan pandangannya tentang sosok KH Miftachul Akhyar. Bagi beliau, Kiai Miftach merupakan sosok kiai yang mukhlis, tidak memiliki ambisi terhadap jabatan, dan telah selesai dengan dirinya sendiri.
Sikap tersebut, menurut cerita yang disampaikan Kiai Sadid, telah terlihat sejak awal ketika Kiai Miftach diminta mengemban amanah sebagai Rais Aam PBNU untuk menggantikan KH Ma’ruf Amin yang saat itu dalam pertengahan perjalanannya ditaqdir menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kiai Miftach sempat menolak amanah tersebut. Beliau tidak memiliki ambisi sedikitpun untuk menduduki posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan keulamaan NU.
Namun kemudian muncullah dawuh dari KH Maimun Zubair: “Kudu gelem samean, Gus.” Dawuh tersebut ditujukan kepada Kiai Miftach agar bersedia menerima amanah sebagai Rais Aam PBNU.
Pada saat itu, menurut cerita yang disampaikan Kiai Sadid, KH Miftachul Akhyar sangat tidak mau menjabat sebagai Rais Aam. Namun, dengan dawuh KH Maimun Zubair serta dukungan sejumlah kiai-kiai sepuh yang lain, akhirnya Kiai Miftach bersedia menerima amanah tersebut.
Dari sini kita bisa melihat satu hal penting: bagi seorang kiai, jabatan tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar. Dalam tradisi pesantren, jabatan justru kerap dipahami sebagai amanah yang harus diterima ketika para kiai memberikan kepercayaan.
Kepemimpinan dan Keteladanan
Perjalanan kepemimpinan Ketua Umum PBNU kemudian terus bergerak dan silih berganti, setelah KH Said Aqil Siroj memimpin pada periode 2016-2021, kemudian dilanjutkan oleh KH Yahya Cholil Staquf pada periode 2021-2026, dan pada periode 2026-2031, kepemimpinan Ketua Umum PBNU kemudian dipercayakan kepada KH Abdul Hakim Mahfudz. Sementara itu, posisi Rais Aam tetap diemban oleh KH Miftachul Akhyar.
Bagi saya, keberlanjutan Kiai Miftach sebagai Rais Aam memiliki makna tersendiri. Bukan hanya karena kapasitas keilmuan dan ketokohan beliau, tetapi juga karena karakter yang selama ini melekat pada diri beliau: tenang, tidak ambisius, dan memiliki wibawa di hadapan banyak kalangan.
Kiai Miftach bukan hanya disegani oleh para kiai dan warga Nahdliyin. Sosoknya juga memiliki wibawa dihadapan para pemegang kekuasaan. Dalam dunia yang sering kali menempatkan jabatan sebagai tujuan, keteladanan seorang kiai yang tidak mengejar jabatan justru menjadi sesuatu yang semakin berharga.
Mengembalikan NU pada Marwahnya
Di titik inilah, dawuh Kiai Sadid tentang AHWA menjadi relevan untuk direnungkan. NU adalah organisasi besar dengan sejarah panjang. Ia lahir dari tradisi ulama dan pesantren, bukan semata-mata dari tradisi politik elektoral. Karena itu, setiap perubahan dalam mekanisme pemilihan kepemimpinan semestinya tidak hanya dipandang dari sisi teknis, tetapi juga dari perspektif bagaimana menjaga marwah dan karakter dasar organisasi.
Jika AHWA mampu menghadirkan proses pemilihan yang lebih mengedepankan pertimbangan para ulama, mengurangi ruang bagi politik uang, serta mengembalikan semangat musyawarah, maka perubahan tersebut bukan sekadar perubahan mekanisme. Ia adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga NU tetap memiliki wajah yang berbeda dari organisasi politik praktis.
Sebab, kemenangan dalam sebuah muktamar pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Kemenangan yang lebih penting adalah ketika proses organisasi mampu menjaga integritas, tradisi keulamaan, dan kemaslahatan jam’iyah.Dan mungkin itulah yang dimaksud Kiai Sadid sebagai kemenangan sesungguhnya.
Semoga dengan tangan dingin Kiai Miftachul Akhyar, bersama keteguhan dan ketenangan Gus Kikin, nahkoda besar bernama Nahdlatul Ulama terus berlayar. Semoga kapal besar ini tidak goyah oleh hembusan angin dari arah mana pun.
Buleleng, 2 September 2026
